PEKANBARU (RIAUSKY.COM)- Devisit anggaran tahun 2017 lalu ternyata berpengaruh besar terhadap stabilitas anggaran Pemprov Riau tahun 2018 ini.
Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau disebut sedang mengalami masa-masa paling sulit sepanjang berdirinya provinsi ini.
Beberapa faktor yang menjadi pnyumbang devisit diantaranya adalah, tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300 miliar lebih.
Disamping itu, Pemprov Riau juga tak bisa menjalankan sejumlah program dikarenakan pemerintah belum menyalurkan dana perimbangan bahkan hingga periode semester pertama 2018 ini, alokasi dana perimbangan masih banyak yang belum terbayarkan.
"Ini tahun pertama Pemprov Riau alami defisit anggaran. Paling tidak mendekati Rp1 triliun. Karena tidak tercapainya pendapatan 2017," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Rabu (15/8/2018) malam.
Situasi ini bukan saja berdampak pada program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi juga berdampak signifikan terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama DPRD Riau.
Pemprov Riau sendiri, dijelaskan Sekda, diselamatkan oleh silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2017 sebesar Rp1 triliun.
''Ya, ada silpa Rp1 triliun. Dana itulah yng kemudian menutupi devisit anggaran dan kini hanya tersisa Rp58 miliar.
Ada pun untuk dana perimbangan yang masih tunda salur dari sejak 2017 lalu belum juga dibayar pusat, maka kondisi keuangan Pemprov Riau nanti dikhawatirkan akan semakin terseok-seok.
''Jika pusat tak kunjung mengeluarkan hak Riau atas dana perimbangan tersebut, maka akan berdampak dengan cash flow 2018". Jadi 2018 akumulasi dari sebelumnya. Ini terberat bagi Provinsi Riau, kalau beberapa faktor tadi tak terwujud," ungkap Sekda.
Meski begitu, Hijazi menyebutkan bahwa di sisi lain Pemprov Riau sudah melaksanakan arahan kebijakan strategis nasional untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Seperti pembanguan dua fly over, melanjutkan pembangunan Siak IV termasuk pembangunan akses jalan dan jembatan lainnya di daerah.
"Kita berharap, pemerintah pusat bisa segera menyalurkan semua dana bagi hasil . Karena itu menjadi potensi pendapatan kita dimasa mendatang, terutama modal untuk bekerja pada tahun 2019 nanti,'' tutupnya.(R03)